uu no 40 tahun 2008. Jakarta: UI Press. uu no 40 tahun 2008

UU No. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK. Selain UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap tindakan diskriminasi etnis dan 9 Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agama, ada pula UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yangUU No. E. Unduh file PDF UU No. 000. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Phone: +62 21 - 2270 - 8910. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 2008/NO. Undang-undang. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang dimaksud dengan ^mendistribusikan adalahperaturan perundang-undangan antara lain; UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Jakarta. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga)Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. LP3ES. Berikut beberapa. dan. 40/2007 tanggal 20 Agustus 2007 di Hotel Sahid Jaya -. 000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Phone: +62 21 - 2270 - 8910. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). Facebook Twitter Whatsapp. Peraturan Konsolidasi. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Funny. KETENTUAN PENUTUP. 3. 42,. 1. Undang-undang ini mengandung beberapa pasal yang kontroversial dan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pasal 23 UU No. Jakarta, 29 Oktober 2008Indonesia Tahun 1945; 2. Alhamdulillah malam ini sempet… Ilustrasi risiko hukum penggunaan media sosial. Undang-undang No. Undang-Undang. Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang inginUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH . jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Status Peraturan. 2008/NO. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. KETENTUAN UMUM 2. NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 UU PPh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Jakarta, 2008 "UU PPh" ki_moel - 1 - SUSUNAN DALAM SATU NASKAH. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 4. Kimpraswil 1/11 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 (UU/2008/10) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. 19 Tahun 2006 tentang. 37, LN. 1. Status Peraturan. Yoto, S. Dasar hukum UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah:. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. - 2 - IV. T. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan. dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah, serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi. Dalam praktek kedaulatan anggota ini tidak benar-benar terwujud. Permendiknas No. Undang-undang (UU) NO. Republik Indonesia, Undang-Undang No. Hits : 166007. Sel, 26 September 2023. 11 Universitas Indonesia manusia (natuurlijkepersoon), yaitu adanya badan hukum (rechtpersoon) sebagai subjek hukum mandiri. Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi. UU Nomor 40 Tahun 2014. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 170, TLN NO. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (UU/2016/19). Instrumen HAM Nasional / Tematik HAM. Contoh Terkait RPP Penyadapan, Meskipun Mahkamah Agung menganggap hal itu sah karena tidak bertentangan dengan UU, Mahkamah Kostitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiMelihat kebutuhan dunia usaha dan pelaku usaha akan penerangan sekitar pelaksanaan dan dampak Undang-Undang No. 177, TLN NO. TB Simatupang No. (UU) NO. 40 Tahun 1999 tentang Pers . UU No. Selengkapnya: Perkara Nomor: 6/PUU-VII/2009. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. 12, LN. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-Undang ini yang. pemahaman. 41 Tahun 2008 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 DETAIL PERATURAN Abstrak. Sistem Jaminan Sosial Nasional - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Hallo Sobat Pengayoman. Dicabut sebagian dengan : UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic,Undang-Undang No. 2008/NO. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5036 . UU No. ; Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. KETENTUAN PERALIHAN 21. UU ini menegaskan setiap warga negara sama. Tindak Pidana Perizinan (Ps 46 UUP, Ps 59 UUPS). NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 (UU/2008/4) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. STATUS PERATURAN. 40 Tahun 1999 tentang Pers: "Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Sembunyikan. 2009 No. Pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa kemerdekaan pers dijamin. Mencabut : UU No. Amar Putusan:1. Adnyani, I. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari. 0. Melanjutkan posting ini, saya copi paste unofficial translation dari UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Limited Liability Company Law) dan upload di sini. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 4. Sejak UU No. 0. ABSTRAK PERATURAN. 32 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan perundang-undangan nasional. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1),. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008. a. 40 of 2008; and 17 form in Act No. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama . Undang-undang (UU) NO. UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. KETENTUAN UMUM 2. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; UU No. TB Simatupang No. U. Ditetapkan: 10 November 2008. Undang-undang (UU). XVII/MPR/1998; UU No. Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 4. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. 1, KETENTUAN UMUM 2. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7. Partai Politik - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (UU PDRE). Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut: 1. 14 Tahun 2008; UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kriteria sebagaimana dimaksud nilai nominalnya. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. , M. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi. bahwa umat manusia berkedudukan sama di. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. UU No. Undang-undang ini pada awalnya untuk melindungi kepentingan Negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (cyber crime). Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No. Obyek Termohon. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun. Undang-undang (UU) NO. dengan rahmat tuhan yang maha esa. PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. 000 Aturan hukum tindak diskriminasi sangat jelas tercantum dalam pasal diskriminatif, oleh karena itu ketika ada orang atau golongan yang melakukan tindak. -. 2. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. 19 Tahun 2016; UU No. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:No. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah hoax namun mengenal istilah berita bohong. 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; UU No. 504. 3 Tahun 1997 sudah menjamin kepastian hukum, karena Perkaban No. H. d. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. AD Premier 9th floor, Jl. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. 4919, LL SETNEG : 12 HLM. 4867, LL SETNEG : 36 HLM. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. nomor 40 tahun 2008. UU No. Undang-undang (UU) NO. Berdasarkan Undang-undang No. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi . 2008/NO. 19, LN. 14 Tahun 2008; UU No. NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 000. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak. UU No. 44, LN. 7Dedi Mulyadi, Pelayanan Publik Dalam Konsep Good Governance, 2012, hlm. 36, LN.